E-GOVERNMENT PADA PEKON PAGELARAN
(1) Jurusan Sistem Informasi (STMIK) Pringsewu Lampung
(2) Jurusan Sistem Informasi (STMIK) Pringsewu Lampung
Corresponding Author
Abstract
Electronik Government (e-Government) adalah istilah yang sangat populer saat ini, dimana secara umum e-Government adalah upaya mengaplikasikan pelayanan kepemerintahan melalui sistem informasi berbasis komputer. Pekon Pagelaran merupakan desa yang berada di Kabupaten Pringsewu Lampung. Salah satu tujuan pembuatan e-government pada Pekon Pagelaran adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas agar lebih mengetahui tentang kegiatan pemerintahan, potensi desa, dan pelayanan pemerintahan secara online. Seringnya permintaan data tentang perangkat desa dan potensi desa oleh para pimpinan instansi pemerintahan yang lebih tingi, yang dilakukan secara manual tidak menutup kemungkinan data-data yang disampaikan kurang akurat ataupun kurang cepat, lagipula adanya potensi-potensi desa yang belum optimal serta terjadinya perubahan data-data di desa perlu mendapatkan perhatian yang serius semua pihak. Oleh karena itu perlunya pembuatan e-government pada Pekon Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
Keywords
References
Atmosudirdjo, Prajudi. 2012. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan implementasi. CSIS: Jakarta.
Backus, Michiel. 2011. Kebijakan Politik Electronic Government, Pelayanan Publik atau Kepentingan Politis? (Studi Deskriptif Implementasi E-KTP di Kota Surabaya). Surabaya
Hardjatno. 2014. Potensi Desa. Jakarta: Lemhannas.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government Indonesia. Jakarta
Jogiyanto. 2012. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
Kristanto. 2012. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Gava Madia: Klaten.
Kusrini. 2013. Sistem Informasi Pemerintahan. Jakarta
Leitch dan Davis dalam jurna Indriyanto. 2011. Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Desa. Bandung
Leman. 2011. Analisis dan Perancangan Sistem, Edisi kelima jilid 1. Yogyakarta
Norma L. Enger. 2014. Management Informatika System, 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Prasojo. 2013. Pemerintahan Desa. Bandung
Raymond. 2012. E-Government dalam Pemberdayaan Desa. Yogyakarta
UU No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2013. Pemerintahan Desa. Jakarta
Article Metrics
Abstract View : 127 timesPDF Download : 92 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 PROCIDING KMSI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.