UPAYA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TANGGAMUS

Rio Andreal(1), Rina Wati(2),


(1) Jurusan Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung
(2) Jurusan Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung
Corresponding Author

Abstract


Pada saat ini teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki setiap orang. Pemerintah daerah telah banyak melakukan berbagai upaya peningkatkan kualitas pelayanan publik selama otonomi daerah berlangsung. Salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau E-Government. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi E-Government tersebut dengan berbagai metode dan tahapan. Seperti teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan setiap masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah mengambil peluang menciptakan pelayanan yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut E-Government. Konsep E-Government adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat good governance. Dimana semua aspek-aspek yang terkandung dalam good governance tercermin dalam E-Government. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Lokasi yang menjadi titik perhatian peneliti adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan hasil penelitan egovernment Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tanggamus telah diterapkan selama lima tahun dan egovernment berada pada tingkat persiapan. Upaya yang dilakukan adalah Dinas Koperasi dan UKM adalah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dari Dinas Kominfo, mengadakan tenaga kerja kontrak dan pembuatan aplikasi database koperasi. Peneliti menawarkan sebuah gagasan yaitu aplikasi website dan proses pemberian pelayanan yang bertujuan untuk mengembangkan egovernment yang diinginkan dan tepat sasaran kepada kebutuhan masyarakat maupun stakeholders secara cepat dan tepat.


Keywords


pengembangan, E-Government, pelayanan publik.

References


Alim. 2012. Pengembangan E-Government pada Pedesaan. Bandung

Aminudin, Nur., 2014. Langkah Langkah Taktis Pengembangan E-Goverment Untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu. Jurnal TAM. Vol 3. Hal 67-73. STMIK Pringsewu. Lampung

Ayu Aditya Oktavya. 2015. Penerapan ( Electronic Goverment ) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. Fisip. Unmul.

Indrajit. 2010 Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. Universitas Indonesia

Kasim. 2013. Metodologi Penelitian. Graha Ilmu. Jakarta

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2003. Pelayanan Publik.

Prasojo. 2011. E-Government: Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen. Universitas Jember

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002. Tentang Pengembangan Pelayanan Publik. Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta

Zauhar. 2012. E-Government: Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 568 times
PDF Download : 302 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 PROCIDING KMSI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

 

-->